Workshop Asesor PMPRB Pemerintah Kabupaten/Kota di Makassar

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Workshop Asesor PMPRB Pemerintah Kabupaten/Kota pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 bertempat di Hotel Grand Clarion Hotel & Convention Makassar. Acara ini dibuka oleh Asisten Deputi Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gatot Sugiharto, mewakili Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh. Workshop ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Agar Jaya, dan Inspektur Kota Makassar, Hamsiar.

Gatot Sugiharto menyampaikan tujuan workshop ini adalah untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) bagi para asesor dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online. Acara ini direncanakan berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 19 - 20 September 2013 yang diikuti oleh kurang lebih 80 peserta dari pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Indonesia Timur.

Sosialisasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Wahyu Utomo Pemateri dari BPKP Perwakilan Sulsel (wansyah2012)

Inspektorat Kota Makassar melaksanakan Sosialisasi Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Aparat Inspektorat Kota Makassar, pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di Hotel Asyra Makassar. Kegiatan sosialisasi ini diikuti sebanyak 40 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Pejabat fungsional Auditor Inspektorat Kota Makassar.

Acara kegiatan Sosialisai Penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibuka oleh Ibu Dra. Sittiara, M.Si., Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Kota Makassar.

Materi Sosialisasi disampaikan oleh 2 Pemateri yaitu Rusham dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan Wahyu Utomo dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan.

Focussed Group Discussion (FGD) Draft Manual Audit Pengadaan Barang/Jasa(APBJ)

“APIP paling bertanggung jawab memberikan assurance atas efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah”, demikian disampaikan Kasminto, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I mewakili Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Ketua TPP-PPBJ) saat memberikan sambutan pembukaan di depan para peserta Focussed Group Discussion (FGD) Draft Manual Audit Pengadaan Barang/Jasa(APBJ) tanggal 2 November 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. 

Lebih lanjut diuraikan bahwa 80% kasus korupsi terjadi karena pengadaan barang dan jasa (PBJ). Unit/lembaga APIP yang paling bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dalam proses PBJ. APIP sangat diharapkan berperan sebagai early warning system, untuk prevent, deter, dan detect atas adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui peran APIP yang optimal dalam pengawalan proses PBJ diharapkan pengelolaan belanja pemerintah menjadi  tertib, efisien efektif, tranparan dan akuntabel. 

Draft manual ini disusun menggunakan pendekatan “probity audit” mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan barang/jasa.  Audit dengan pendekatan probity ternyata telah dilakukan oleh beberapa APIP Kementerian/Lembaga /Daerah(K/L/D) yang terbukti dapat menghemat anggaran sekitar 30%.

Pada sesi akhir pengarahan diberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab.  Secara umum para peserta menyambut baik hadirnya draft manual ini, karena selama ini di beberapa perwakilan juga sudah melakukan pendampingan dalam proses PBJ dengan pendekatan  “probity” yang hasilnya juga  menghemat anggaran sampai dengan 30%.

FGD akan berlangsung sampai tanggal 4 November 2011, diikuti 50 peserta dari perwakilan, beberapa anggota Tim Pelaksana TPP-PBJ dan Tim Penyusun draft manual. Peserta dari perwakilan adalah pejabat struktural/fungsional auditor (anggota TPW-PPBJ) yang aktif dalam asistensi/audit PBJ serta memiliki sertifikat keahlian PBJ minimal L2.  Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh masukan untuk penyempurnaan draft manual, sebelum dilanjutkan dengan FGD dengan APIP pada K/L/D serta piloting.

(Humas Deputi Keuangan Daerah/Muh. Sugeng-Amir El Husin)

Sumber: http://www.bpkp.go.id/

Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa Bagi APIP Kota Makassar

MAKASSAR - Inspektorat Kota Makassar, 7-8 Nopember 2011 menggelar Bimbingan Teknis Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Makassar. Bimtek digelar di Hotel Singgasana Makassar dan diikuti 33 peserta. Narasumber didatangkan dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Pembukaan Bimtek pada Senin (7/11) dihadiri Plh. Inspektur Kota Makassar Drs. Firman Pammu bersama dengan Pejabat Struktural eselon III pada Inspektorat Kota Makassar

Bimtek dimaksudkan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta mengenai pelaksanaan audit yang efisien dan efektif atas pengadaan barang dan jasa.

untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari bentuk penyimpangan terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

Salah satu hal pokok menyangkut  Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang dijelaskan oleh Takko Abdul Razak, Narasumber dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bahwa 80% kasus korupsi terjadi karena pengadaan barang dan jasa (PBJ). Unit/Lembaga APIP yang paling bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi korupsi dalam proses PBJ. APIP sangat diharapkan berperan sebagai early warning system, untuk prevent, deter, dan detect atas adanya kemungkinan penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui peran APIP yang optimal dalam pengawalan proses PBJ diharapkan pengelolaan belanja pemerintah menjadi tertib, efisien efektif, tranparan dan akuntabel.

Lebih lanjut menurut Takko Abdul Razak bahwa Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan pendekatan “probity audit” mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan barang/jasa. Audit dengan pendekatan probity ternyata telah dilakukan oleh beberapa APIP Kementerian/Lembaga /Daerah(K/L/D) yang terbukti dapat menghemat anggaran sekitar 30%..*****

Prof. MARDIASMO, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia 2010 - 2014

 Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D

Press Release IAI
Jakarta, 10 Desember 2010. Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI periode 2010 – 2014 dalam Kongres XI IAI yang berlangsung 10 Desember 2010 di Hotel Indonesia Kempinski. Kongres berlangsung sangat meriah dengan lebih dari 1100 akuntan dari seluruh Indonesia yang mengikuti pemilihan dengan sangat demokratis. Dengan sangat meyakinkan Mardiasmo (520 voters) meninggalkan dua kandidat ketua IAI lainnya: Afdal Bahaudin (306 voters) dan Erick (214 voters). 

Selain itu peserta Kongres XI juga menerima Laporan pertanggung jawaban pengurus sebelumnya. Dalam kepengurusan sebelumnya, Ahmadi Hadibroto selaku Ketua DPN IAI periode 2006 – 2010 memaparkan IAI mengalami perkembangan yang baik salah satunya adalah bertambahnya kantor wilayah IAI menjadi 25 kota dimana IAI Wilayah Ambon merupakan IAI wilayah terakhir.

Program Konvergensi International Financial Reporting Standard 2012 dan terbentuknya Dewan Standar Akuntansi Syariah pun menjadi salah satu keberhasilan dari kepengurusan sebelumnya. Diharapkan melalui keberhasilan yang diraih mampu meningkatkan peran profesi akuntansi dalam pembangunan ekonomi nasional dan global.

Ketua Dewan Pengurus IAI baru, Prof. Mardiasmo, Ak., MBA Ph.D yang juga merupakan Kepala BPKP, melihat beberapa tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh Indonesia saat ini dimana IAI selaku organisasi profesi diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh profesi akuntansi adalah berperan untuk meningkatkan kualitas public dan corporate governance. Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D  pun menambahkan gerakan penguatan governance systems, pemberantasan korupsi, tuntutan untuk lebih transparan dan professional membutuhkan keterlibatan intens profesi akuntan

Sebagai salah satu anggota organisasi IFAC dan salah satu pendiri ASEAN Federation of Accountants,  di bawah kepemimpinannya selama empat tahun ke depan, IAI optimis akan menjadi organisasi profesi yang memberi nilai tambah dan berkontribusi kepada perekonomian nasional dan global dan meningkatkan daya saing bangsa. Ditambah, Indonesia menjadi salah satu anggota forum negara G20.

Dalam pemaparannya, Prof. Mardiasmo, Ak., MBA, Ph.D pun mengatakan melalui konsolidasi, revitalisasi, dan penataan organisasi profesi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi profesi dan para anggotanya guna membangun kebanggaan anggota dan memperkokoh kepercayaan stakeholder menuju peran yang lebih strategis. DARI KITA, OLEH KITA UNTUK MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. Itulah tag-line yang diusung oleh ketua Ikatan Akuntan Indonesia terpilih. 

sumber: http://www.iaiglobal.or.id/berita/detail.php?id=191 

Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

 Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, PhD

Bertempat di Hotel Horison Bandung, Jawa Barat, Kamis, (25/11) Pukul 10.00 WIB, Kepala BPKP Mardiasmo didampingi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herry Yana Sutisna dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf, secara resmi membuka Konferensi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2010.

Konfererensi Nasional ini mempunyai tema Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif dalam rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Pencegahan Korupsi akan berlangsung mulai tanggal 25 s.d 26 November 2010 serta  diikuti oleh kurang lebih 600 peserta dari seluruh Unit Kerja APIP di Indonesia.

Dalam sambutannya, Mardiasmo mengajak para APIP saling bersinergi, berkolaborasi dan berkomunikasi. Saling asah, asih dan asuh, take n give, serta menjadi Best Solution yang betul-betul dibanggakan dan diandalkan. Dalam sambutan lain, Menteri PAN dan RB yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, menyampaikan bahwa APIP harus mewujudkan tata kelola Good Governance, pimpinan yang harus akuntabel, serta apa yang telah dilakukan dan diberikan untuk rakyat. Sedangkan wakil gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf dalam sambutannya menyampaikan bahwa para APIP harus mempunyai integritas, jujur, bertanggung jawab, objektif dan berani. APIP harus mampu memberikan bimbingan dan pengawasan serta sharing knowledge, pada akhir sambutannya beliau mengucapkan selamat datang di kota Bandung dan berterimakasih atas kepercayaan kota Bandung menjadi tempat penyelenggaraan konferensi.

Sumber: http://pusbinjfa.bpkp.go.id/

Konferensi Nasional APIP Tahun 2010

Konferensi Nasional Internal Auditor Pemerintah diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, arah dan pandangan diantara Pimpinan APIP dalam konsep strategi peningkatan kapasitas pengawasan intern pemerintah melalui pembinaan Auditor dan tata kelola APIP.

Pada tanggal 23 s.d 26 November 2010, bertempat di Hotel Horison, Bandung akan berlangsung Konferensi Nasional APIP Tahun 2010 yang akan dbuka oleh Menteri PAN dan RB. 

Konferensi Nasional Internal Auditor Pemerintah diselenggarakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, arah dan pandangan diantara Pimpinan APIP dalam konsep strategi peningkatan kapasitas pengawasan intern pemerintah melalui pembinaan Auditor dan tata kelola APIP dengan sasaran: 

1. Membangun komitmen dan meningkatkan pemahaman atas pentingnya mewujudkan APIP yang efektif menurut kriteria PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu peran APIP dalam assurance, consulting activities dan anti corruption activities;
2. Membangun komitmen dan meningkatkan pemahaman atas peran APIP dalam peningkatan kualitas laporan keuangan (peningkatan opini BPK), efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan pencegahan korupsi PBJ (early warning system);
3. Meningkatkan pemahaman atas pentingnya peningkatan kualitas tata kelola APIP

Konferensi tersebut akan diikuti oleh para pimpinan APIP seluruh Indonesia dengan materi konferensi dibagi meniadi materi sesi pleno, materi sesi komisi dan materi pendukung. Adapun output yang diharapkan adalah:

1. Tersusunnya Deklarasi Konferensi Nasional APIP yang memuat Kesepakatan untuk melaksanakan pengawasan intern yang efektif dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah;
2. Tersusunnya Prosiding hasil Konferensi Nasional APIP Tahun 2010 yang memuat arahan para stakeholders, konsep kebjakan pembinaan auditor dan tata kelola APIP;
3. Tersosialisasikannya ketentuan JFA.

 Sumber : http://pusbinjfa.bpkp.go.id/berita/